Social Justice Bagi Bangsa Papua
Oleh: Willem Wandik S.Sos (KETUA UMUM DPP GAMKI/WAKIL KETUA UMUM DPP PD/ANGGOTA DPR RI Fraksi PD) Pada tanggal 25 Desember 2020, umat Kristen Dunia merayakan hari yang begitu mulia, hari dimana Tuhan menurunkan anaknya yang Tunggal (Esa) dan Suci, tidak tersentuh oleh dosa dunia dan dosa turunan dari Bapak Manusia Adam, dimana diri-Nya dijaga oleh … Baca lebih lanjut
Rencana Pemerintah Pusat Merevisi UU Otsus Papua No 21 Thn 2001 membuat masyarakat papua terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang mendukung Otsusu Jilid II dan kubu yang menolak Otsus Jilid II sekaligus meminta Referendum segera dilakukan di tanah papua. Kedua kubu ini kemudian berhadap-hadapan di lapangan dan terpolarisasi pandangan politik yang semakin kuat mendorong dua … Baca lebih lanjut
Sejak masuknya RUU tentang perubahan UU No 21 Thn 2021 tentang Otsus Papua dalam Prolegnas Prioritas 2020 membawa angin segar bagi rakyat Papua dan Papua barat, hal tersebut mengingat bahwa banyaknya pasal-pasal dalam UU Otsus yang tidak relevan lagi dan dinilai gagal menjawab permasalah Papua dan Papua Barat saat ini. Namun sampai masuk semester pertama … Baca lebih lanjut
Pada hari ini Tanah Papua Berduka kehilangan salah satu putra terbaiknya, Pdt. Yohanes Erelak yang dikenal karena misi penginjilannya di wilayah pantai selatan telah berpulang kerumah Bapa di surga dengan penuh kedamain.
Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai pendeta yang penuh kasih baik terhadap jemaatnya maupun masyarakat luas. “ia sosok yang sangat humanis, hampir separuh usiah beliau dibaktikan untuk melayani jemaatnya. oleh karena itu kepergian beliau merupakan kehilangan yang sangat besar bagi umat kristen khususnya jemaat GIDI yang menjadi rumah penggembalaan beliau.
Oleh karena itu, Saya Willem Wandik S.Sos, Ketua DPP GAMKI Sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Provinsi Papua Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Alm Bpk Pdt. Yohanes Erelak, Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan..
Selamat Jalan..
Diskusi buku dengan judul “Duka dari Nduga” pada tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Turut menjadi salah satu pembicara utama dalam diskusi buku tersebut adalah Bapak Willem Wandik, S.Sos, beliau di undang dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI Dapil Papua dan Ketua Umum DPP GAMKI yang mengetahui lebih dalam tentang kondisi sosial Tanah Papua khususnya di Kabupaten Nduga.
Di awal pembicaraan, beliau menjelaskan tentang kondisi geografis dan sosiologis masyarakat yang ada di Nduga. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masyarakat papua sangat menjunjung tinggi masalah kemanusian, hal tersebut terlihat dari kebiasaan-kebiasan yang di lakukan secara turun-temurun menyangkut nyawa seseorng begitu sangat di hargai “kalau anak pertama saya lahir harus bayar harta dengan nilai puluhan sampai ratusan juta atau bapak atau mama saya mati saya dan keluarga harus bayar kepala atau bayar tulang dengan nilai yang cukup besar pula”. Itulah salah satu contoh adat istiadat masyarakat papua yang sangat menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sangat aneh terjadi ketika orang asli papua begitu peduli dan sangat menghargai “nyawa orang lian” tapi konflik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorng masih sering terjadi, begitu murahkah nilai nyawa orang asli papua sehingga begitu mudah di renggut dari raga mereka.
buku Duka Dari Nduga bercerita tentang konflik HAM dan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Kristin Samah, selaku penulis yang berbicara mengenai bukunya, berkisah tentang seorang perempuan penyintas kekerasan seksual, yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua, pada periode yang berbeda.
“Selama dua tahun terakhir, kekerasan dan konflik di Kabupaten Nduga bisa dikatakan menjadi letupan yang kemungkinan akan muncul lagi di daerah lain di provinsi itu,” ucapnya.
Buku ini, ucapnya kembali, dipersembahkan untuk orang-orang yang bekerja demi memuliakan kemanusiaan. Dan penghormatan pada para pekerja kemanusiaan yang oleh sebab konflik, terpaksa menjadi korban kekerasan brutal.
“Benar bahwa mengangkat senjata untuk merampas hak hidup orang lain adalah kejahatan sadis. Namun penjahat sesungguhnya adalah, orang-orang yang menjual ketidakmampuan orang lain untuk meraih keuntungan diri sendiri atau kelompok,” ucapnya.
Upaya dari buku tersebut, Kristin Samah menyampaikan potret terkini di Papua kepada masyarakat. Dengan hal yang ia tuliskan apa adanya, diharapkan dapat menciptakan keterbukaan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi disana.
Namun beberapa nama sengaja disamarkan atas permintaan narasumber dengan pertimbangan keamanan. Juga beberapa nama daerah tidak disebut secara langsung untuk menghindari kemungkinan sentimen suku.
“Ada kisah pilu tentang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengar, saling mengakui dan saling memaafkan sesama anak bangsa,”.
Menghadirkan Surga Di Bumi, melalui ajaran Gereja
Makna literal Kesejahteraa, Keadilan Dan Kebaikan
Bagi Rakyat Nusantara Di Setiap Daerah
Oleh : Willem Wandik S.Sos
(Ketua Umum DPP GAMKI)
Syalom,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Wa Wa MaturNuwun Horas Horas
Dalam kesempatan yang terhormat ini, ijinkan kami selaku Ketua Umum DPP GAMKI, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, dalam rangka pertemuan regional GAMKI kawasan Timur Indonesia yang diselenggarakan atas berkat, kasih, dan kuasa Tuhan Yesus.
Panitia penyelenggara memberikan kami, referensi tema untuk kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, terkait, 3 hal penting, pertama, Isu Nasionalisme Gereja, kedua Isu Ekumenisme Gereja dan Ketiga Ekumenisme Indonesia dalam perspektif Pancasila.
Tuan Dan Puan Yang Terhormat, Hadirin sekalian yang Berbahagia..
Gereja dan nasionalisme memiliki hubungan sejarah yang panjang, baik terhadap perkembangan sejarah awal Gereja dizaman Kerasulan, maupun Sejarah sesudahnya, hingga memasuki peradaban Dunia Moderen seperti yang kita saksikan dihari ini. Gereja adalah institusi Tuhan, dimana setiap umat Kristen, apapun latarbelakang suku, budaya, kebangsaan, tempat tinggal, yang mengimani Ajaran Injil, maka setiap umat dengan berbagai latarbelakang, akan selalu disambut di dalam Gereja oleh Tuhan dalam suka cita.
Berbagai latarbelakang sosial, budaya, suku, tempat asal, merupakan Definisi dari nasionalisme, Sedangkan Gereja berdiri diatas seluruh kepentingan nasionalisme. Sebagai Institusi Ketuhanan, Gereja memberikan kepastian hidup kepada Manusia, untuk memilih jalan Tuhan Yesus, memperoleh pengampunan dosa, dan dan menjadi umat yang satu dibawah Kerajaan Bapa di Surga kelak.
Oleh karena itu, Tidak perlu ada yang mempertentangkan Nasionalisme dan Gereja. Sebab, Gereja justru bekerja untuk merawat nasionalisme, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap perbedaan yang ada di masyarakat, perbedaan disetiap tempat asal, perbedaan disetiap sudut dunia (timur – barat, eropa – asia – afrika dan seterusnya).. Tuhan telah berfirman dalam AlKitab “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”. (Yohanes 3:16).
Gereja adalah kehidupan yang kekal, sedangkan dunia adalah kehidupan yang binasa.. Oleh karena itu, jika kita melihat, banyaknya persoalan umat, baik itu berasal dari persoalan kemiskinan, kesenjangan kehidupan, ketidakadilan hukum, kekacauan sistem politik, maka, dipastikan, manusia telah salah memilih orientasi hidup, dimana mereka lebih memuliakan tujuan hidup dunia, dibandingkan tujuan hidup yang kekal – yang diajarkan oleh Gereja.
Satu doktrin ajaran Gereja, tentang Kasih dan Pengampunan, bila dipraktekkan dengan cara yang benar, maka, disetiap daerah di Indonesia, tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada gangguan keamanan, dan tidak akan ada orang yang merasa tidak adil..
Memang, Surga itu bersama Tuhan di tempat yang paling tinggi, namun, manusia yang hidup di dunia juga harus menghadirkan “bentuk kehidupan surga” di dunia, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, menolong sesama, menebarkan kasih.. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, untuk mengajarkan cara hidup manusia di surga, melalui Al Kitab dan Gereja.
Jika umat kristen dan Gereja telah memahami Peran besarnya dalam kehidupan di dunia ini, apakah itu sebagai Pemimpin Negara, Anggota DPR, Kepala Daerah, Pemimpin pemuda, maka, Prinsip Prinsip Ekumenisme (atau prinsip kesatuan gerakan, tujuan) dalam Gereja, termasuk dalam Gagasan Besar Pancasila, akan mampu membawa kehidupan yang lebih baik di setiap daerah pelayanan.
Ekumenisme Gereja dan Pancasila, memiliki arti penting, sebagai Kesatuan gerakan dan tujuan, untuk mewujudkan Cita Cita Gereja dalam negara pancasila.. Cita cita Yang menjadikan kehidupan di dunia ini, menjadi kerajaan Allah, kerajaan surga, tempat dimana setiap manusia memperoleh kebaikan, kehidupan yang layak, tidak berkonflik, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi setiap manusia yang ada disekitarnya.. Dengan jalan seperti itulah, tujuan nasionalisme dalam negara pancasila, dapat benar benar terwujud, tidak sekedar menjadi doktrin bernegara, yang justru, masih menyisakan kehidupan sosial yang “tidak berimbang”, kesenjangan sosial yang begitu tinggi, pemerataan pembangunan yang tidak mampu diwujudkan, dan hal ini selalu menjadi “masalah” yang menjadi tema konflik di wilayah Timur Indonesia, seperti Wilayah Maluku dan Tanah Papua.
Ajakan kami kepada kita semua, Mari wujudkan Tema Nasionalisme Gereja, Ekumenisme Gereja dan Pancasila, sebagai “way of life, jalan hidup” yang menuntun umat kristen dan Gereja, untuk terus berbuat yang terbaik, terus memperluas pelayanan, memberikan dampak nyata kepada kehidupan sosial dan bernegara, terutama, menghadirkan kehidupan “surga” di muka bumi, dimana kita semua hidup dan berkarya, agar dunia dapat mengenali Tuhan dengan baik.
wa wa matur nuwun horas horas
“ORA ET LABORA”
Selamat & Sukses dalam Berkongres Regional GAMKI Kawasan Timur Indonesia, Kiranya Kepala Pergerakan GAMKI, Senantiasa Menyertai & Memberkati.. Amin.
DPP-GAMKI – Presiden Jokowi membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang, dengan masuknya anak-anak muda dari generasi milenial, menduduki jabatan penting sebagai Staf Khusus Presiden, yang akan menjadi teman diskusi Presiden Jokowi dan melengkapi visi Presiden untuk menghadirkan “inovasi” dan cara kerja berbeda, dalam mengeksekusi kebijakan pembangunan di periode kedua, terutama mewujudkan visi pembangunan manusia dan … Baca lebih lanjut
Ke 14 rencana strategis itu diantaranya:
Pertama, Gereja masih menjadi kekuatan pemersatu umat di Indonesia. Revitalisasi Peran Gereja Sebagai Pembawa Pesan Damai, Kasih Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, Mendorong Sikap Independensi Gereja dalam Kontestasi Elektoral, Mendorong sikap inklusivisme/keterbukaan dalam membangun komunikasi antar umat beragama di Indonesia, terutama memperkuat gerakan pluralisme di Indonesia melalui Gereja.
Kedua, Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia. Pemuda Kristen menjadi promotor gerakan nasional Indonesia Maju 2045,
Ketiga, Pemuda Kristen menjadi “agen of chance” dalam upaya memerangi Narkoba, Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal ika dalam percaturan politik identitas di Indonesia. Pemuda Kristen mempelopori gerakan Merawat Pancasila sebagai falsafah negara
Keempat, Angkatan Muda Kristen Turut berperan, berempati dalam persoalan konflik dan bencana sosial diseruluh wilayah nusantara. Memberikan dukungan pada Konflik kemanusiaan di Tanah Papua. GAMKI berperan dalam penanggulangan mitigasi bencana sosial konflik NTB, NTT, Maluku, Palu, Sulawesi Utara, pandeglang, jogyakarta dan lain-lain.
Kelima, Gereja Masih Belum Mendapatkan Kebebasan di Negara Pancasila. Pemuda Kristen mendorong gerakan toleransi dalam mendirikan rumah ibadah, terutama dalam kepastian hukum mendirikan rumah ibadah.
Keenam, Masyarakat Adat masih menjadi korban investasi di Indonesia. Pemuda Kristen mendorong perlindungan hak masyarakat adat
Ketujuh, Kewajiban mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, berkumpul/berorganisasi, perlindungan HAM di Indonesia. Pemuda Kristen mempelopori gerakan demokratisasi di Indonesia.
Kedelapan, Kewajiban mendorong reformasi Birokrasi, dan Penuntasan Agenda Korupsi di Indonesia. Pemuda Kristen mendorong reformasi birokrasi. Pemuda Kristen mendorong penuntasan agenda Korupsi nasional
Kesembilan, Penguatan sistem hukum di Indonesia. Pemuda Kristen mendorong implementasi negara hukum
Kesepuluh, Indonesia menjadi bagian dari komunitas global. Pemuda Kristen menjadi pelopor komunitas global di Indonesia
Kesebelas, Merawat Hutan Tropis Indonesia. Pemuda Kristen mendorong perindungan ekosistem hutan di Indonesia
Kedua belas, Tantangan ideologi transnasional di era milenial. Pemuda Kristen mempelopori gerakan melawan radikalisme
Ketiga belas, Dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Jilid II. Pemuda Kristen mendukung Jokowi menuntaskan agenda pembangunan Indonesia Jilid 2
Keempat belas, Mendukung wacana program pemindahan ibukota dengan konsep “Indonesia Sentris” untuk memperkecil ketimpangan spasial antara wilayah Indonesia yang sangat tajam. Antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah dan timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini diharapkan adanya penyeimbang antara poros barat dan poros timur. Dan pada akhirnya nanti bagian timur Indonesia akan mengejar ketertinggalan dari wilayah barat.
Ke empat belas rencana strategis tersebut yang akan menjadi pedoman bagi pengurus DPP GAMKI di tiap bidang untuk membuat program kerja masing-masing.
Dalam 14 Aksi Strategis tersebut beberapa point penting yang menjadi catatan dan sebagai bukti konsistensi beliau dalam menyuarakan aspirasi orang asli papua. Point tersebut yaitu beliau menyuarakan agar konflik yang terjadi di tanah papua selama ini bisa menjadi perhatian baik oleh gereja-gerja maupun pemerintah secara lebih serius, melalui DPP GAMKI beliau berharap ada tindakan nyata yang bisa dilakukan agar konflik-konflik sosail yang terjadi di tanah papua dapat diselesaikan.
Secara tegas beliau mendorong DPP GAMKI dibawah kepemimpinannya bisa lebih giat mengkampanyekan “Satu Nyawa itu Sangat Berharga Bagi Orang Asli Papua”. Persoalan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua merupan persoalan yang terus di suarakan tanpa kenal lelah kapanpun dan dimanapun beliau berada, baik dalam tugas sehari-hari beliau sebagai Anggota DPR RI, Forum-forum diskusi, maupun dalam pemimpin Organisasi kepemudaan GAMKI.
Puluhan bukti yang telah dipaparkan oleh “local government” bahkan sampai melibatkan tokoh-tokoh gereja , namun pemerintah tetap mengabaikan fakta-fakta pelanggaran HAM yang sering terjadi di papua. Tidak ada tidak lanjut yang nyata oleh pemerintah apabila ada nyawa orang asli papua yang direnggut secara paksa, semuanya dibiarkan begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Masalah rasisme yang terjadi beberapa waktu lalu yang begitu melukai perasaan orang papua asli papua seolah-olah tidak begitu penting untuk di selesaikan,malah sebaliknya orang asli papua yang menyuarakan hak-haknya sebagai bagian dari NKRI untuk diperlalkukan secara adil dan setara dengan orang-orang di daerah lain malah di kriminalisasi dan dituding sebagai perbuatan makar.
Ingat, rakyat di tanah papua, manusia yang berambut keriting, berkulit hitam, adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, hak untuk hidup dan berhak diperlakukan sama dengan daerah lain yang ada di Negara ini.
Dalam kesempatan yang sama beliau mengajak DPP GAMKI untuk memberikan aksi nyata sebegai betuk pembuktian akan eksistensi organisasi yang akan dipimpinnya selama 3 tahun kedepan.
Dalam RDPU Pansus Papua DPD RI pada tanggal 19 November 2019 yang di laksanakn di gedung DPD RI, selain di hadiri oleh anggota pansus, kegitan tersebut juga mengundang para tokoh-tokoh Tanah Papua serta para mahasiswa, salah satu yang memberikan pandangan dalam RDPU Pansus Tersebut adalah Bapak Willem Wandik S.Sos. Beliu hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP GAMKI, dalam kesempatan tersebut beliau secara tegas memaparkan hal-hal yang menjadi akar permasalah sehingga konflik di tanah papua tak kunjung berakhir. nyawa orang papua dianngap barang murah yang sewaktu waktu bisa di ambil dengan mudahnya dengan dalil operasi militer tanpa pernah tersentuh oleh HAM.
Meyikapi persoalan aktual yang terjadi di tanah papua beliau mengatan bahwa konflik tersebut bermula ketika konflik nduga yang merenggut banyak korban jiwa sehingga menimbulkan reaksi orang asli papua di sejumlah daerah. nyawa orang papua diaggap barang murah yang sewaktu waktu bisa di ambil dengan mudahnya dengan dalil operasi militer tanpa pernah tersentuh oleh HAM.
Masalah tersebut semakin di perumit dengan terjadinya aksis rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Kata-kata tak pantas dan cenderung merendahakan harkat dan martabat orang asli papua mengakibatkan timbulkan rekasi yang cukup massif di sejumlah daerah, tidak hanya di Tanah Papua akan tetapi terjadi pula di beberapa kota besar di Indonesia. Yang cukup menjadi sorotan adalah aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di depan istana negera, aksi tersebut di bubarkan oleh aparat keamanan dan menangkap sejumlah pengunjuk rasa dengan tuduhan melakukan perbuatan makar, tentunya tuduhan ini sangat mengada-ngada dan tidak beralasan. Dan yang lebih memilukan adalah 6 orang mahsiswa asal Tanah Papua tersebut di tahan di Mako Brimob Jakarta tanpa adanya kepastian hukum yang jelas. Di papua ada 7 orang yang ditangkap dan dipindahkan penahanannya di balikpapan.
Sejumlah persoalan mendasar lainnya seperi rasa keadilan, hak asasi manuasi, distribusi kesejahteraa, penguatan kemandirian fiskal, keberpihakan pada masyarakat asli papua, dan rekonsiliasi Tanah Papua sebagai tanah damai, serasa masih jauh dari harapan. Pemerintah pusat tidak boleh melanggengkan pendekatan militeristik dalam setiap mengatasi konflik yang terjadi di tanah papua. Nyawa satu orang asli papua sama berharganya dengan nyawa manusia di daerah lain di nusantara ini.
Akar persoalan di tanah papua bersumber pada kesejahteraan. Di saat sebagain besar daerah lain yang ada di negeri ini begitu menikmati manisnya kemerdekaan, hal yang sangat bertolak belakang justru masih terjadi di tanah papua, kemiskin, kebodohan, keteransingan, masih sj menjadi fenomena yang terus berlanjut sampai hari ini.
Itulah bebera pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP GAMKI bapak Willem Wandik S.Sos saat menjadi salah satu pembicara dalam Pansus tersebut.
Adapun beberapa kesimpulan sementara yang dihasilkan dalam Pansus Papua DPD RI tersebut yaitu sebagai berikut :
Pertama, Persoalan Papua dan Papua Barat harus dilihat secara utuh dan komprehensif. Untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat diperlukan penyamaan persepsi, terutama menyikapi isu aktual Papua yakni: 1) penyelesaian masalah Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan (keadilan ekonomi), pengakuan (rekognisi), dan afirmasi; 2) persepsi terhadap literasi sejarah Papua; dan 3) afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, persoalan Papua merupakan masalah yang kompleks yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ketidakadilan dan kesejahteraan menjadi persoalan mendasar yang dirasakan oleh segenap masyarakat Papua dan penanganan isu rasisme sebagaimana terjadi beberapa waktu lalu yang merupakan ekspresi persoalan yang terpendam selama ini.
Ketiga, pembangunan infrastruktur di Papua harus dikuatkan dengan pembangunan SDM Papua melalui pendidikan.
Keempat, mendorong terbentuknya KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk menyelesaikan berbagai persoalan Papua masa lalu, sebagaimana diamanahkan UU Otsus Papua.
Kelima, masih kuatnya pandangan paranoid terhadap OAP dan pendekatan represif. Perlu dibangun rasa salingpercaya antara Pemerintah dan Orang Papua Asli (OAP) dan menghilangkan stigmatisasi terhadap OAP.
Keenam, pelaksanaan otsus harus menekankan pada keberpihakan kepada OAP, kesejahteraan rakyat Papua serta pengawasan terhadap pelaksanaan otsus, terutama terhadap pemanfaatan dana otsus.
Ketujuh, Pemerintah Pusat masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua, seperti halnya yang terjadi di Kab. Wamena dan Kab. Nduga.
Kedelapan, perlu dilakukannya investigasi kerusuhan di Kab. Wamena, Kab. Nduga serta perlu dilakukan penanganan segera terhadap pengungsi pasca kerusuhan beberapa waktu lalu;
Kesembilan, memberikan ruang penyampaian aspirasi dari mahasiswa Papua tanpa ada intimidasi maupun dugaan separatisme.
Kesepuluh, perlu penyiapan konsepsi dan kesiapan generasi muda Papua ke depan, khususnya pasca berakhirnya dana otsus pada tahun 2021. N��
Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua) 